Peningkatan penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan di

Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri