Profil

Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik secara optimal kepada masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar bagi Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 3017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Untuk Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 489.5-2039 Tahun 2018 tentang Pembentukan tim Pengelola Layananan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Neger. Tim sebagaimana diatur dalam keputusan tersebut terdiri dari:

1. Pembina

 a. Menteri Dalam Negeri;

 b. Sekretaris Jenderal;

 c. Inspektur Jenderal;

 d. Para Direktur Jenderal;

 e. Para Kepala Badan;

 f. Rektor IPDN\

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama:

 a. Ketua                            : Kepala Pusat Penerangan

 b. Wakil Ketua 1              : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi 

 c. Wakil Ketua 2              : Kepala Biro Hukum

 d. Wakil Ketua 3             : Kepala Biro Perencanaan

 e. Sekretaris Informasi  : Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pegelolaan Informasi 

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional :

 a. Para Direktur Direktorat Jenderal; 

 b. Sekretaris Inspektorat Jenderal;

 c. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;

 d. Para Sekretaris Badan;

 e. Para Kepala Biro atau Kepala Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal;

 f. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN;

 g. Kepala Bagian Perencanaan Inspektorat Jenderal;

 h. Para Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Badan;

 i. Para Kepala Bagian/Kepala Bidang yang menangani Tata Usaha pada Sekretariat Jenderal;

 j. Kepala Bagian Perencanaan IPDN;

 k. Pejabat Fungsional yang membidangi informasi dan dokumentasi

PPID Kementeian Dalam Negeri beralamat di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri gedung B Lantai 1 Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110

PPID Kementerian Dalam Negeri memberikan pelayanan tekait Informasi Publik melalui : 

1. Pelayanan Secara Langsung;

Melalui meja pelayanan informasi publik yang bertempat di gedung B lantai 1 Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Jalan Merdeka Utara No 7 Jakarta Pusat 

2. Pelayanan Secara Tidak Langsung. 

Melalui Aplikasi ppid.kemendagri.go.id , surat yang dialamatkan kepada PPID Utama Kementerian Dalam Negeri Jalan Merdeka Utara No 7 Jakarta Pusat kode pos 10110 telepon/fax (021) 3843222  dan surat elektronik (email) ppid@kemendagri.go.id

Jadwal Pelayanan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri :

Senin s/d Jumat pukul 08.00 - 16.00 (kecuali hari libur nasional)

Tata Cara dan Standard Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan PPID Kemendagri:

1. Tata Cara Permohonan Informasi

2. Tata Cara Pengajuan Keberatan

3. Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi


Tugas dan Kewenangan

TUGAS DAN KEWENANGAN PPID KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PPID Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. PPID Kementerian Dalam Negeri tersusun atas PPID Utama dan PPID Pembantu yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut 


Tugas PPID Utama 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;

b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;

c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;

d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; 

i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;

j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;

l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan

m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah. 

 

Tugas PPID Pembantu 

a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;

b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; 

c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.



Struktur PPID


sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Visi dan Misi

Visi PPID:

mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang terbuka, Informatif dan Akuntabel di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Misi PPID:

  1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, tepat dan interaktif;
  2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi publik nasional.
  3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi publik.
  4. Memberikan pelayanan informasi secara tepat, cepat, mudah dan sederhana.

Tentang SIP PPID

ATURAN-ATURAN TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1.  Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2.  Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

3.   Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Standard Layanan Informasi Publik

6.  Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

7.  Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Informasi Publik

8.  Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 489.05-2039 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri



RANCANGAN PERATURAN TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK


Kementerian Dalam Negeri saat ini tengah menyusun rancangan peraturan tentang Panduan Penyelesaian Sengketa Informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.