PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JALAN MERDEKA UTARA NO 7 GAMBIR JAKARTA PUSAT, 021-3843222

Login

|

Informasi

Profil

Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik secara optimal kepada masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar bagi Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Untuk Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 067.05-5465 Tahun 2022 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Tim sebagaimana diatur dalam keputusan tersebut terdiri dari:


1. Pembina

 a. Menteri Dalam Negeri;

 b. Wakil Menteri Dalam Negeri.


2. Atasan PPID: Sekretaris Jenderal


3. Penanggung Jawab:

a. Inspektur Jenderal;

b. Direktur Jenderal;

c. Kepala Badan; dan

d. Rektor IPDN


4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID): Kepala Pusat Penerangan


5. Tim Pertimbangan: Kepala Biro Hukum


6. PPID Pelaksana: 

 a. Kepala Biro di Lingkungan Setjen 

 b. Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama;

c. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi;

d. Direktur;

e. Inspektur;

f. Sekretaris Direktorat Jenderal;

g. Sekretaris Inspektorat Jenderal;

h. Sekretaris Badan.


Petugas Pelayanan Informasi: Pejabat Struktural/Fungsional/Staf yang membidangi Informasi dan Komunikasi.


PPID Kementeian Dalam Negeri beralamat di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri gedung B Lantai 1 Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110


PPID Kementerian Dalam Negeri memberikan pelayanan tekait Informasi Publik melalui : 

1. Pelayanan Secara Langsung;

Melalui meja pelayanan informasi publik yang bertempat di gedung B lantai 1 Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Jalan Merdeka Utara No 7 Jakarta Pusat 


2. Pelayanan Secara Tidak Langsung. 

Melalui Aplikasi ppid.kemendagri.go.id , surat yang dialamatkan kepada PPID Utama Kementerian Dalam Negeri Jalan Merdeka Utara No 7 Jakarta Pusat kode pos 10110 telepon/fax (021) 3843222  dan surat elektronik (email) ppid@kemendagri.go.id

Jadwal Pelayanan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri :

Senin s/d Kamis pukul 08.00 - 15.00 

Jumat 08.00 - 15.30


Tata Cara dan Standard Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan PPID Kemendagri:

1. Tata Cara Permohonan Informasi

2. Tata Cara Pengajuan Keberatan

3. Tatacara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi


Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, PPID Utama memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;

2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;

3. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;

4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;

10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;

11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak dipublikasikan;

12. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan

13. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Kepala Daerah


Kewenangan PPID Utama:

1. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. meminta dan memperoleh  informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana sesuai cakupan kerjanya;

3. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan

5. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.


Sementara PPID Pelaksana di lingkungan Kemendagri memiliki tugas sebagai berikut:

1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;

2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi badan dan data lingkup komponen di lingkungan Kemendagri menjadi bahan informasi publik; dan

6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.


Untuk melaksanakan tugas dimaksud, PPID Pelaksanaan memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. mengusulkan usulan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan untuk diuji oleh PPID Utama;

2. mengelola pelayanan informasi publik di lingkungan unit kerja masing-masing.


SK PENETAPAN
Struktur, Visi dan Misi



STRUKTUR PPID KEMENTERIAN DALAM NEGERI DI ATUR DALAM LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI


Visi PPID:

mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang terbuka, Informatif dan Akuntabel di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah


Misi PPID:

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, tepat dan interaktif;

Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi publik nasional.

Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi publik.

Memberikan pelayanan informasi secara tepat, cepat, mudah dan sederhana.

Standar Layanan




Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan standar layanan informasi publik

1. Tata Cara Permohonan Informasi



2. Tata Cara Pengajuan Keberatan





3. Tatacara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi


4. Informasi alasan pemohon dapat mengajukan keberatan


5. SOP Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemendagri


6. Standar Biaya, SOP Pendokumentasian Informasi, dan SOP Pemutakhiran Informasi Publik

Pengumuman Informasi Publik

Pengumuman Informasi Wajib Berkala Kemendagri Tahun 2024

1. Ringkasan Informasi program dan kegiatan Kemendagri tahun 2024: unduh dokumen

2. Program Strategis/Prioritas Kemendagri Tahun 2024: unduh dokumen

3. Agenda Penting Pelaksanaan Tugas Kemendagri Tahun 2024: unduh dokumen

4. Informasi khusus pelayanan publik yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat: link informasi

5. Informasi penerimaan CPNS: lihat informasi

6. Ringkasan kinerja program/kegiatan Kemendagri tahun 2024: unduh dokumen

7. Laporan tahunan tahun 2023: unduh dokumen

8. Laporan keuangan tahun 2023 (audited): unduh dokumen

9. RKA tahun anggaran 2024: unduh dokumen

10. DIPA tahun anggaran 2024: unduh dokumen

11. Ringkasan informasi realisasi atau penyerapan anggaran tahun 2024: unduh dokumen

12. Ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2023-2024: unduh dokumen

13. Daftar rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Kemendagri: unduh dokumen

14. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, kebijakan yang telah disahkan: link akses

15. Tata cara memperoleh informasi publik di lingkungan Kemendagri: unduh dokumen

16. Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik: unduh dokumen

17. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Kemendagri: unduh dokumen

18. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Kemendagri: unduh dokumen

19. Rencana Umum Pengadaan Kemendagri: link akses

20. Dokumen tahap pemilihan pengadaan barang dan jasa tahun 2022 s.d 2023: akses informasi

       a. Dokumen PBJ tahap pemilihan tahun anggaran 2022: unduh dokumen

       b. Dokumen PBj tahap pemilihan tahun anggaran 2023: unduh dokumen

21. Dokumen tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2022 s.d 2023: akses informasi

       a. Dokumen PBJ tahap pelaksanaan tahun anggaran 2022: unduh dokumen

       b. dokumen PBJ tahap pelaksanaan tahun anggaran 2023: unduh dokumen

22. Informasi pengadaan barang dan jasa yang telah selesai proses pemilihan tahun anggaran 2024: akses informasi

       a. KAK paket 1: unduh dokumen   KAK paket 2: unduh dokumen

       b. HPS paket 1: unduh dokumen    HPS paket 2: unduh dokumen

       c. Spesifikasi Teknis paket 1: unduh dokumen Spesifikasi teknis paket 2: unduh dokumen

       d. Rancangan Kontrak paket 1: unduh dokumen Rancangan Kontrak paket 2: unduh dokumen

       e. LDK paket 1: unduh dokumen LDK paket 2: unduh dokumen

       f. LDP paket 1: unduh dokumen LDP paket 2: unduh dokumen

       g. BoQ paket 1: unduh dokumen BoQ paket 2: unduh dokumen

       h. Jadwal Pelaksanaan paket 1: unduh dokumen Jadwal Pelaksanaan Paket 2: unduh dokumen

       i. Gambar Rancangan Pekerjaan Paket 1: unduh dokumen Paket 2: unduh dokumen

       j. Amdal Paket 1: unduh dokumen Amdal paket 2: unduh dokumen

       k. Dokumen penawaran administratif paket 1: unduh dokumen paket 2: unduh dokumen

       l.  Surat Penawaran Penyedia Paket 1: unduh dokumen Paket 2: unduh dokumen

       m. Lisensi HAKI paket 1: unduh dokumen paket 2: unduh dokumen

       n. BA Pemberian Penjelasan paket 1: unduh dokumen paket2: unduh dokumen

       o. BA Pengumuman Negosiasi paket 1: unduh dokumen paket 2: unduh dokumen

       p. BA Sanggah paket 1: unduh dokumen paket 2: unduh dokumen

       q. BA Penetapan Pemenang paket 1: unduh dokumen paket 2: unduh dokumen

       r. Laporan pemilihan penyedia paket 1: unduh dokumen paket 2: unduh dokumen

       s. SPPBJ paket 1: unduh dokumen SPPBJ Paket 2: unduh dokumen

23. informasi pengadaan barang dan jasa yang telah selesai proses pelaksanaan tahun anggaran 2024: akses informasi

       a. Dokumen kontrak paket 1: unduh dokumen paket 2: unduh dokumen

       b. Ringkasan Kontrak paket 1: unduh dokumen paket 2: unduh dokumen

       c. SPMK paket 1: unduh dokumen SPMK paket 2: unduh dokumen

       d. Surat Jaminan Pelaksanaan paket 1: unduh dokumen paket 2: unduh dokumen

       e. Surat Jaminan Uang Muka paket 1: unduh dokumen paket 2: unduh dokumen

       f. Surat Jaminan Pemeliharaan paket 1: tidak dipersyaratkan paket 2: tidak dipersyaratkan

       g. Surat Tagihan paket 1: unduh dokumen paket 2: unduh dokumen

       h. Surat Perintah Membayar paket 1: unduh dokumen paket 2: unduh dokumen

       i. Surat Perintah Pencairan Dana paket 1: unduh dokumen paket 2: unduh dokumen

       h. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan paket 1: unduh dokumen paket 2: unduh dokumen

       j. Laporan Penyelesaian Pekerjaan paket 1: unduh dokumen paket 2: unduh dokumen

       k. BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Paket 1: unduh dokumen Paket 2: unduh dokumen

24. Dokumen Rencana Umum Pengadaan Kemendagri Tahun 2024: unduh dokumen


Informasi Tersedia Setiap Saat Kemendagri

1. Dokumen-dokumen elektronik berkaitan dengan keuangan tahun 2022-2024: akses dokumen

2. dokumen elektronik berkaitan dengan program/kegiatan tahun 2022-2024: akses informasi

3. Surat perjanjian dengan pihak ketiga: akses informasi

4. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi dan personil Kemendagri: akses informasi

5. Jumlah, Jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya tahun 2023 - 2024: unduh dokumen

6. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya tahun 2023 - 2024: unduh dokumen

7. Data perbendaharaan atau inventaris tahun 2023 - 2024: akses informasi

8. Rencana Strategis Kemendagri: unduh dokumen



Pengumuman Informasi Publik
emoji_people
voice_over_off record_voice_over
text_increase