Sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta parallel dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD