Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap satu kapal perikanan asing (KIA) asal Malaysia di Wilayah Pengelolaan Perikanan-Republik Indonesia (WPP-RI) di persiran Selat Malaka, Selasa (10/9/2019). Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Agus Suherman mengatakan, kapal Malaysia itu ditangkap karena tidak memiliki izin untuk mencari ikan di wilayah Indonesia. " Kapal ditangkap karena melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPP-RI tanpa izin dari Pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan dilarang dioperasikan diperairan Indonesia 'trawl'," kata Agus dalam siaran pers, Kamis (12/9/2019). Agus menyampaikan, kapal Malaysia yang ditangkap itu bernama lambung KM. PKFB 1524 berukuran 55 GT dan diawaki oleh 5 (lima) orang warga negara Indonesia. "Kapal dan seluruh awak kapal di-ad hoc menuju ke Pangkalan PSDKP Batam untuk proses penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perikanan," ujar Agus. Menurut dia, penangkapan ikan tanpa izin oleh KIA di WPP-RI dapat diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 20 miliar. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Penangkapan kapal asal Malaysia tersebut menambah jumlah KIA yang telah ditangkap oleh KKP karena illegal fishing di WPP-RI. Sejak Januari 2019 hingga 12 September 2019, KKP telah menangkap 49 KIA yang terdiri dari 18 kapal Vietnam, 19 kapal Malaysia, 11 kapal Filipina, dan 1 kapal Panama.