Kota Sungai Penuh terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2008 dan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang tersebut dibentuklah Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 18 Tahun 2012. Kepala Daerah sebagai kepala pemerintahan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dan pengambil kebijakan di daerah dalam hal menjalankan roda pemerintahan banyak dihadapkan pada permasalahan krusial dan prinsif yang memerlukan kearifan dan kebijakan dalam menyikapinya. Analisis kebijakan Kepala Daerah merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk membantu Kepala Daerah dalam pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efesien dan efektif dengan berpijak pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Dalam hal ini yang diharapkan dan ingin dicapai adalah rekomendasi / dokumen analisis terhadap suatu permasalahan dibidang Kemasyarakatan dan SDM yang nantinya dapat dijadikan kepala Daerah sebagai salah satu dasar dalam penetapan kebijakan Bidang Kemasyarakatan dan SDM.