Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: a. memberikan kerangka acuan bagi Perangkat Daerah untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan; b. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah; c. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan; d. membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari Benturan Kepentingan; e. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara; dan f. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.